Foto - foto Kegiatan

Foto - foto Kegiatan
Bimtek

Minggu, 29 Mei 2011

Produk Dunia

Topik/Materi
Bentuk Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Kelembagaan
·     Penyusunan: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
·     Pembentukan /Pemekaran Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi.
·     Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan Dan Kecamatan.
·     Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa/ Kelurahan Dan Kecamatan.
·     Orientasi Penguatan Aparat Pemerintah Desa.
·     Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kab/Kota.
·     Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kab/ Kota.
·     Pembentukan Laboratorium Pemerintahan.
·     Menata Hubungan Kepala Desa Dengan BPD.
·     Teknik Penyusunan  Laporan Pertanggung jawaban Kades.
·     Teknik Penyususnan Peraturan Desa.
·     Teknik Penyusunan Peraturan Otonomi Desa.

Pengembangan Kapasitas DPRD/ Legislatif Daerah:
·     Orientasi UU 32/ 2004 Bagi DPRD Prov./ Kab/ Kota
·     Teknik Penyusunan RAPBD.
·     Teknik Penyususnan Rask Sekertariat Dewan.
·     Teknik Pembuatan Legal Drafting.
·     Penataan Hubungan Legislatif Dan Eksekutif
·     Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Keuangan Daerah. 
·     Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Pengawasan.
·     Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Anggoata DPRD Bidang Legislasi.
·     Pembagian Kewenangan Antar Pemerintah Dengan Pemerintah Provinsi  Dan Kabupaten/Kota  Merurut PP
·     Teknik Penyusunan Tata Tertib DPRD Menurut PP.
·     Pemahaman Kedudukan Keuangan Dan Keprotokoleran DPRD Menurut PP
·     Penyusunan Perangkat Organisasi Pemda Menurut PP
·     Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP
·     Standar Pemeriksaan KPK Terhadap Penyelenggara Pemerintah
·     Strandar Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
·     Teknis Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah Kepala Camat Dan Lurah
·     Teknik Penilaian Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
·     Strategi Peningkatan PAD Kabupaten/Kota
·     Studi Komperasi ( Singapura,Malaysia,Thailand, Hongkong, dll )


Perencanaan Daerah
·     Teknik Penyusunan Renstra
·     Teknik Penyusunan RPJP/RPJM/SKP Daerah
·     Teknik Perencanaan Wilayah

Pelayanan Publik (Masyarakat)
·     Teknik Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas
·     Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
·     Penerapan Balance Scorecard Pelayanan Minimal
·     Model Dan Teknik Pelayanan Publik Bagi Pemda
·     Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
·     Teknik Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Jabatan

Manajemen Keuangan Daerah
·     Teknik Penyusunan Keuangan Daerah Sesuai UU Dan PP
·     Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
·     Teknik Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan
·     Teknik Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
·     Analisis RAPBD
·     Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat
·     Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai PP 24/2005
·     Mekanisme Dan Pengelolaan Pinjaman Daerah Sesuai PP 54 Tahun 2005
·     Mekanisme Dan Pengelolaan Dana Perimbangan Sesuai PP 55 Tahun 2005
·     Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sesuai PP 56 Tahun 2005
·     Mekanisme Dan Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Darurat Sesuai PP 57 Tahun 2005
·     Mekanisme Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 58 Tahun 2005
·     Mekanisme Dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Sesuai Peraturan Pemerintah

HAM Bagi Aparatur Pemerintah Daerah
·     Pembentukan Institusi RANHAM Kab/Kota
·     Pembekalan HAM Bagi Aparatur Pemda
·     Pengkajian Harmonisasi Perda Dan Instrumen HAM
·     Diseminasi Dan Pendidikan HAM Bagi Masyarakat
·     Penyusunan Modul HAM Bagi Pemda
·     Manajemen Konflik Di Didaerah

Pemberdayaan Masyarakat
·     Peningkatan Kapasitas Masyarakat/ Organisasi Sosial
·     Peran Pemberdayaan Pemda Bagi Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui LKM BMT
·     Teknik Perencanaan Partisipatif
·     Pelatihan Advokasi Kebijakan
·     Pengelolaan Pertanahan Di Daerah

Pengembangan Program / TUPOKSI Dinas/ UPT
·     Model Pengembangan Agrowisata
·     Model Pengembangan Kawasan Bahari
·     Pengembangan Program Dinas Kelautan dan perikanan
·     Pengembangan Program Dinas Kebersihan, Pertanaman, dbs
·     Pemberdayaan Organisasi Darma Wanita Dan PKK Dalam Mendukung Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Gizi, Dan Perlindungan Anak Di Indonesia

Lain-Lain
Penelitian Sejarah Pemerintah Lokal
Pelatihan Kebijakan: Perumusan Implementasi, Monev
Perencanaan Bersifat Gender

Teknik Analisis Gender Dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi, Hukum, Kesehatan Reproduksi
Disaster Management Bagi Pemerintah Daerah (Khusus Pengendalian Banjir, Tsunami Dan Kebakaran Didaerah) 

Bintek 
Riset Kajian
Bintek

Bintek

Bintek

Bintek
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis


Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Riset, Kajian
Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis



Bimbingan Teknis
Bintek
Bintek

Bintek
Bintek
Bintek
Bintek


Diklat Teknis

Diklat Teknis
   

Diklat Teknis
Riset/Kajian
Diklat Teknis


Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Riset, kajian
Diklat Teknis
Diklat Teknis


Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis

Riset/Kajian
Diklat Teknis
Riset/Kajian
Diklat Teknis
Workshop
Diklat


Riset, Kajian
Workshop

Diklat/teknis
Diklat Teknis
Diklat


Riset, Workshop
Riset, Workshop
Workshop
Workshop
Workshop




Riset,Workshop, Diklat
Riset,Workshop,

Workshop

Workshop,





Profil Dunia

Profil Dunia
( Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen )

1.            Latar Belakang

Implementasi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah menandai perubahan paradigma Pemerintahan Daerah yang bergerak dari bandul sentralistik pada sistem desentralistik dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah. Otonomi daerah bermakna strategis bagi pemberdayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan masyarakat lokal. Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan kemandirian masyarakat serta Pemerintah Daerah itu sendiri.
Untuk mencapai tujuan pemberian otonomi melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lokal maka dibutuhkan upaya konkrit dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah serta secara realistik, terfokus, dan berkesinambungan.
Menyadari hal itu, maka peran lembaga Non Government dinilai penting untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemberian  otonomi dimaksud. Sekalipun demikian, peran Pemerintah tetap menjadi poros utama dalam menyiapkan tatanan baru bagi hadirnya stakeholder guna mewujudkan tujuan yang diinginkan.
Berkaitan dengan itu, maka Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen  ( DUNIA ) merupakan salah satu lembaga yang berusaha mengawal sejumlah kebijakan pemerintah berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan  pemberian otonomi dimaksud. DUNIA hadir untuk berperan langsung di lapangan, melakukan identifikasi bersama serta berusaha menjawab persoalan lokal sesuai kebutuhan yang diinginkan.

2.            Apa Dan Siapa  ( Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen ) DUNIA

Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen ( DUNIA ) adalah lembaga yang dibentuk dan memfokuskan diri dalam upaya mendorong, memfasilitasi dan membantu tercapainya perencanaan pembangunan dan Pemerintah Daerah secara simultan dengan tetap berpijak pada konteks nasional dan kebutuhan pengembangan daerah. Selain itu, DUNIA juga menyelenggarakan kegiatan pengkajian, Penelitian, Konsultasi, Pelatihan, Asistensi, Seminar, Lokakarya, Simposium, Sarasehan, Diskusi Publik, Dokumentasi dan Publikasi guna mengembangkan core competency daerah. DUNIA bersifat Independen dan profesional dalam bidang Pemerintahan dan pembangunan serta membina kerjasama dengan Institusi publik maupun Pemerintahan.
Lembaga Ini didirikan oleh sejumlah pemerhati Pemerintah dan Pembangunan yang memiliki latar belakang akademis dan penelitian yang menekuni bidang Pemerintahan, Pembangunan  dan Pembedayaan Masyarakat. Saat Ini telah memiliki Badan Hukum Formal, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007 melalui Akta Notaris Yan Armini, SH. No. 77, tanggal 23 Agustus 2010

3.            Visi Dan Misi       

Visi DUNIA adalah “Mendukung Pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Komunikasi serta Informasi”.

Sedangkan Misi yang diemban adalah :
  1. Meningkatkan informasi selaku mediator bagi peningkatan kesadaraan berpemerintahan yang baik;
  2. Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyrakat;
  3. Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  4. Meningkatkan informasi dalam bentuk input bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
  5. Meningkatkan kepercayaan mayarakat terhadap pemerintahan
  6. Mendorong lahirnya kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat;
  7. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik;
  8. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan yang dilakukan

4.            Tujuan DUNIA
1.      Sebagai wadah komunikasi, sosialisasi dan informasi tentang masalah-masalah pemerintahan;
2.      Sebagai pusat kajian masalah-masalah pemerintahan;
3.      Sebagai wadah bagi pelatihan dan pendidikan sumber daya pemerintahan;
4.      Sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan organisasi lain;
5.      Sebagai mitra pemerintahan dalam upaya pemecahan masalah bangsa.

5.            Produk DUNIA

A.           Penelitian Dan Kajian
A.1. Pemerintahan
Yang meliputi antara lain:
1.   Teknik Perumusan Kebijakan Publik
    1. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
    2. Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
    3. Teknik Penyusunan Renstra
    4. Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    5. Teknik Pengukuran Kinerja Aparatur Dan Kelembagaan
    6. Pembekalan (Orientasi) Legislatif Maupun Eksekutif
    7. Model Dan Teknik Pelayanan Prima Bagi Aparatur

A.2. Kemasyarakatan
Yang meliputi antara lain:
1.      Analisa Sosial
2.      Peningkatan Kapasitas Masyarakat
3.      Perencanaan Partisipatif
4.      Pemberdayaan Masyarakat (Lokal)
5.      Pemberdayaan Ekonomi Lokal

B.            Bimbingan Teknis (Terlampir)

 Pengkajian
          Pengkajian meliputi Studi, Kajian, Penyusunan Modul, Penyusunan Dokumen Perencanaan, Seminar, Simposium, Diskusi Publik, Sarasehan Dan Lokakarya.

 Penelitian
    1. Penelitian Kebijakan
    2. Penelitian Implementasi
    3. Penelitian Evaluasi
    4. Penelitian Partisipatif
    5. Penelitian Komparasi
       
Konsultasi
           Konsultasi dilakukan dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi dalam menjawab setiap masalah pemerintahan secara umum. Pemberian konsultasi dapat dilakukan secara personil ahli (pakar) maupun secara kolegial ahli, tergantung kebutuhan daerah.

Asistensi
Asistensi meliputi kegiatan pembimbingan dan pendampingan dalam bentuk;
A.      Pembekalan dan Orientasi Anggota Legislatif
B.      Pembekalan UU No. 12 Tahun 2008
C.      Peningkatan Kapasitas Wilayah
D.     Perencanaan Partisipatif
E.      Pemberdayaan Masyarakat
F.       Peningkatan Standar Ekonomi


Dokumentasi dan Publikasi
Mengembangkan kegiatan dokumentasi berbagai fakta, data dan informasi dibidang pemerintahan dan masyarakat serta menerbitkannya bagi publik secara luas.

Narasumber
Narasumber DUNIA terdiri dari para Akademisi, Peneliti maupun Praktisi di birokrasi ( Depadagri, Depkeu, BPK ) DPR RI dan lembaga sosial serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Mereka berlatar belakang dari berbagai Perguruan Tinggi, baik dari dalam negeri antara lain: Univ. Indonesia, UGM, Unpad, Univ.Brawijaya, Institut Ilmu Pemerintahan Depdagri, maupun dari luar negeri.

Pengalaman
Para Pakar, Pengajar, Peneliti, Trainer, Fasilitator dan Konsultan dari DUNIA telah memiliki pengalaman dalam melayani dan berpartisipasi di berbagai program kegiatan.
 
Penutup
  Demikian gambaran singkat profil dan produk DUNIA, kiranya dapat menjadi pertimbangan bapak /ibu untuk bekerjasama dengan lembaga kami.

Setiap produk kegiatan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Alokasi waktu dapat diatur dan disesuaikan. Ada 2 bentuk penawaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut:

A.           Pelaksanaan di Daerah Setempat ( In House Training )
1.            Penyelenggaraan Kegiatan : PEMDA/DPRD/Institusi Setempat
2.            Tempat : di daerah
3.            Jumlah Peserta Minimal 15 Orang
4.            Waktu 2 (Dua) Hari
5.            Jumlah Materi: 6 - 7 Materi Pokok ( 1.5 Jam / Sesi )
Biaya Satu Paket Bintek (disesuaikan)
6.            Biaya Diatas Termasuk:
Ø  Transportasi Pemateri Jakarta- Daerah PP dan Transportasi Lokal
Ø  Bahan Bintek/Modul/Tas 1 Paket
Ø  Sertifikat
Ø  Plakat

B.            Pelaksanaan Sesuai Permintaan :
1.            Penyelenggara Kegiatan:
a.      Pemda/DPRD/Institusi dari daerah, atau
b.      DUNIA
2.            Tempat di Jakarta/Bogor/Bandung/Batam – Studi Tour
3.            Jumlah peserta minimal 25 orang
4.            Kontribusi Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) / peserta
5.            Fasilitas untuk peserta
a.      Penginapan 4 hari 3 malam
b.      Makan 3 kali/hari dan coffee & tea break 2 kali / hari
c.       6 - 7 materi / 1.5 jam
d.      1 (satu) paket Bintek / modul, ( CD + Foto – foto seminar )
e.      Block note, tas dan sertifikat

Untuk kegiatan Riset, Bintek, Workshop dan Seminar pembiayaan disesuaikan


C.            Diselenggarakan Oleh DUNIA
Untuk produk paket kegiatan yang ditentukan, dipersiapkan dan diselenggarakan oleh DUNIA sendiri di jakarta maka topik produk kegiatan yang ditawarkan akan diinformasikan kemudian oleh DUNIA melalui pengiriman surat undangan/proposal singkat kepada seluruh daerah di indonesia baik via surat, faximile maupun e-mail.

6.            Struktur Organisasi DUNIA
Direktur Eksekutif                      :  M. Ridwan Daali, SE
Direktur Program                       :  Julia Putri Noor, SE
Manager Oprasional Officer     :  Bianca Asmara Gafni
Administration                           :  Syaidah
Divisi Logistik                            :  Nirwan Anwar
Divisi Teknologi Informasi         :  Faujan Purnama
Marketing Oprasional                :  Disvisi Makasar